DPC Pospera menilai anggaran yang cukup besar, hingga mencapai ratusan juta rupiah, diduga tidak sesuai dengan realisasi pengadaan di lapangan.
Sekretaris DPC Pospera Purwakarta, Panuntun Catur Supangkat, menjelaskan bahwa ketahanan pangan, baik yang bersifat hewani maupun nabati, menjadi salah satu prioritas penggunaan Dana Desa.
Namun, menurut Pospera, pengadaan yang dilakukan di lapangan tidak mencerminkan anggaran besar yang telah dialokasikan.
"Kami menemukan adanya ketidaksesuaian antara besaran anggaran yang diterima oleh setiap desa dengan hasil yang ada di lapangan. Ini sangat memprihatinkan, mengingat anggaran ketahanan pangan seharusnya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Catur menambahkan bahwa anggaran yang besar, yang seharusnya digunakan untuk pengadaan bibit, sarana produksi pertanian, hingga pembuatan fasilitas pendukung ketahanan pangan, diduga tidak digunakan secara efisien dan efektif.
Bahkan, ada indikasi bahwa sejumlah desa tidak melaksanakan program ketahanan pangan dengan baik, dan barang atau fasilitas yang diharapkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan.
“Nanti kami akan ungkap setiap desa berapa besaran anggaran ketahanan pangan yang mereka terima. Kami juga akan mencocokkan anggaran tersebut dengan kondisi nyata di lapangan,” tegasnya.
DPC Pospera meminta agar pihak berwenang segera melakukan audit dan pengecekan terkait penggunaan anggaran ketahanan pangan di setiap desa di Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta.
"untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat,"pungkasnya.
Komentar0