SIDIKJARI- Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat (DPC Pospera) Kabupaten Purwakarta angkat bicara terkait dugaan ketidaktransparanan dalam alokasi anggaran efisiensi yang dijalankan oleh pemerintah daerah setempat.
DPC Pospera menyoroti minimnya informasi yang disampaikan secara terbuka kepada publik mengenai hasil dari kebijakan efisiensi anggaran yang diklaim dilakukan oleh Pemda Purwakarta.
“Kami mempertanyakan sejauh mana efisiensi anggaran ini dijalankan, berapa besar jumlah anggaran yang berhasil dihemat, dan digunakan untuk kegiatan apa saja. Masyarakat berhak tahu,” ujar Sutisna Sonjaya, Ketua DPC Pospera Purwakarta, Senin,(21/4/2025).
Menurutnya, kebijakan efisiensi seharusnya disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, bukan justru menyisakan tanda tanya baru di tengah publik.
DPC Pospera juga menekankan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus sesuai prinsip keterbukaan informasi dan partisipasi publik.
“Kalau memang efisiensi itu benar dilakukan, harus ada penjelasan resmi. Rincian alokasinya harus dibuka ke publik. Jangan sampai publik menduga ini hanya sekadar jargon penghematan yang tidak berdampak nyata,” tambahnya.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan anggaran dan lemahnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Ia menilai, jika kebijakan efisiensi dilakukan dengan benar, seharusnya disertai dengan keterbukaan informasi serta melibatkan partisipasi publik.
DPC Pospera mendesak Pemkab Purwakarta untuk segera membuka data terkait realisasi dan alokasi anggaran efisiensi secara transparan.
“Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, buka anggarannya. Jangan sampai rakyat terus jadi korban dari kebijakan yang tidak adil,” pungkas Sutisna.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.
Komentar0