Fenomena ini tidak hanya berimbas pada stabilitas pemerintahan daerah, tetapi juga dapat mempengaruhi pendidikan politik masyarakat, mengingat politik lokal adalah fondasi yang sangat penting bagi politik nasional.
Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dari periode 2005 hingga 2014, tercatat sebanyak 96,64 persen pasangan kepala daerah dan wakilnya mengalami pecah kongsi.
Salah satu faktor utama yang sering kali memicu terjadinya perpecahan ini adalah ambisi wakil kepala daerah yang ingin mengisi posisi kepala daerah.
Keinginan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi menjadi pendorong utama munculnya ketegangan dan perpecahan di antara pasangan tersebut.
Fakta dan data menunjukan fenomena pecah kongsi ini bahkan sering terjadi dalam tiga bulan pertama masa kepemimpinan mereka, ketika wakil kepala daerah mulai merasakan ketidakpuasan atau ketidakcocokan dengan kebijakan dan arah kepemimpinan yang diambil oleh kepala daerah.
Tak jarang, perpecahan ini menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan daerah dan menghambat pelaksanaan program-program pembangunan yang seharusnya berjalan lancar.
Lalu apa yang tengah terjadi di Kabupaten Purwakarta? Belakangan ini, riuh pemberitaan terkait wakil bupati Purwakarta yang menjadi "kutu loncat" partai.
Hal ini menimbulkan spekulasi dan pertanyaan: Apakah ini pertanda bahwa pecah kongsi antara bupati dan wakil bupati di Purwakarta benar-benar nyata?
Oleh karena itu,memilih pasangan tidak boleh keliru,kesalahan dalam memilih pasangan kepala daerah dapat berakibat fatal bagi stabilitas pemerintahan dan akhir nya rakyat menjadi korban.
Dari sinilah pentingnya bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup mengenai calon kepala daerah dan wakilnya.
Informasi ini tidak hanya mencakup visi dan misi mereka, tetapi juga rekam jejak dan kemampuan mereka dalam memimpin.
Penulis: Tukang simeut sisi jalan
Komentar0