Anggaran yang terbilang signifikan untuk program di tingkat desa ini menimbulkan pertanyaan seputar realisasi di lapangan dan transparansi pengelolaannya.
Berbagai sumber menyebutkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang digelontorkan dengan hasil yang tampak di lapangan, memicu kecurigaan adanya potensi penyimpangan.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, program sanitasi tersebut mencakup pembangunan fasilitas sanitasi di sejumlah desa di Purwakarta.
Namun, investigasi lapangan yang dilakukan oleh awak media menemukan beberapa kejanggalan.
Di beberapa lokasi yang diklaim telah mendapatkan bantuan, kondisi fasilitas sanitasi masih jauh dari memadai.
Beberapa fasilitas bahkan tampak terbengkalai, sementara beberapa lainnya menunjukkan kualitas konstruksi yang rendah dan rawan kerusakan.
Salah satu contohnya adalah di Desa Palinggihan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Meskipun tercatat telah menerima alokasi dana sebesar Rp 300 juta lebih itu, namun pengerjaan tersebut diduga asal-asalan.
Ketidaksesuaian antara anggaran dan hasil pekerjaan tersebut menimbulkan spekulasi mengenai potensi penyimpangan dana.
Selain masalah kualitas pekerjaan, transparansi pengelolaan anggaran juga menjadi sorotan.
Beberapa warga mengaku kesulitan mengakses informasi mengenai detail penggunaan dana program sanitasi tersebut.
Saat dikonfirmasi ke pihak desa menyatakan bahwa pengerjaan tersebut bukan dibangun oleh desa tapi pihak ketiga.
"Kami kurang tahu,karena tidak ada komunikasi sama pihak pemborongnya Bu Vera maupun timnya,"ungkap Sekdes Palinggihan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait pengerjaan tersebut, pihak pemborong melalui WhatsApp tidak menjawab.
Komentar0