H. Castono sebagai Calon Kuat Direktur Utama PDAM Purwakarta: Analisis Kelayakan dan Pertimbangan Publik

SIDIKJARI- Penunjukan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwakarta merupakan keputusan krusial yang berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan dan akses masyarakat terhadap air bersih. 

Saat ini, H. Castono muncul sebagai salah satu calon kuat untuk posisi tersebut. Namun, munculnya isu mengenai ketidaklayakannya karena diduga tidak memiliki sertifikasi yang dibutuhkan memicu perdebatan publik dan menuntut pertimbangan matang dari Penjabat (Pj) Bupati Purwakarta. 

Publik menganalisis berbagai aspek terkait pencalonan H. Castono, menimbang pro dan kontra, serta memberikan rekomendasi berdasarkan kepentingan publik dan kemajuan PDAM Purwakarta.

Argumen yang mendukung pencalonan H. Castono mungkin berfokus pada pengalaman dan relasi yang dimilikinya. 

Pengalaman di sektor publik atau swasta, khususnya dalam manajemen, dapat menjadi modal berharga dalam memimpin PDAM. 

Koneksi yang luas juga bisa memudahkan akses terhadap sumber daya dan kerjasama yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Namun, argumen ini perlu dikaji lebih mendalam. Pengalaman semata tanpa dibarengi dengan kompetensi teknis dan sertifikasi yang relevan, dapat menjadi bumerang. 

Manajemen PDAM memerlukan keahlian khusus dalam pengelolaan sumber daya air, teknik perpipaan, pengolahan air, dan aspek keuangan yang spesifik. 

Tanpa sertifikasi yang menunjukkan penguasaan kompetensi tersebut, risiko kegagalan dalam memimpin perusahaan menjadi lebih besar.

Isu utama yang muncul adalah dugaan ketidakpemilikan sertifikasi yang relevan. Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bukti kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas sebagai Direktur Utama PDAM. 

Publik meminta Pj Bupati Purwakarta, sebagai pemegang otoritas dalam pengambilan keputusan ini, harus mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif. 

Keputusan yang tergesa-gesa dan hanya berdasar pada faktor politik atau pertimbangan lain di luar kompetensi, dapat merugikan masyarakat Purwakarta. 

Prioritas utama seharusnya adalah memilih calon yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, mampu meningkatkan kinerja PDAM, dan memberikan pelayanan air bersih yang optimal kepada masyarakat.

Selain sertifikasi, aspek integritas dan transparansi juga menjadi pertimbangan krusial. 

Dari sudut pandang publik, transparansi dalam proses seleksi Direktur Utama PDAM sangat penting. 

Masyarakat berhak mengetahui kriteria penilaian, profil calon, dan alasan di balik pemilihan calon terpilih. 

Proses seleksi yang transparan dapat membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa keputusan tersebut berdasarkan meritokrasi dan kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu. 

Oleh karena itu, Pj Bupati Purwakarta perlu mempertimbangkan secara matang berbagai aspek yang telah diuraikan di atas.