Besaran dana yang dialokasikan mencapai ratusan juta rupiah, namun realisasi dan transparansi penggunaannya dinilai masih perlu diperjelas.
Berdasarkan data dan informasi perencanaan penggunaan Dana Desa Kadumekar, tercatat anggaran ketahanan pangan mencapai Rp 320 juta.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program pembuatan kandang, pakan dan pengadaan hewan ternak. Namun, beberapa pihak meragukan efektivitas dan transparansi pelaksanaan program tersebut.
Ketidakjelasan ini memicu kecurigaan adanya potensi mark-up harga atau bahkan diduga adanya pengadaan fiktif.
Saat dikonfirmasi kepala desa Kadumekar melalui WhatsApp enggan memberikan komentar secara detail.
Sikap tersebut memicu kecurigaan sejumlah pihak, termasuk DPC Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) Purwakarta, yang langsung menyatakan akan melaporkan hal ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) dan meminta audit terhadap penggunaan dana desa tersebut.
Sutisna Sonjaya, Ketua DPC Pospera Purwakarta,menyatakan kekecewaannya atas sikap Kepala Desa Kadumekar.
"Kami sangat menyayangkan sikap Kepala Desa yang terkesan menghindar dan enggan memberikan penjelasan rinci terkait pengelolaan dana desa. Ketidaktransparanan ini menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan penggunaan anggaran yang merugikan masyarakat," tegas Sutisna,Senin,(30/12/2024).
Menurut Sutisna, kewajiban transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan hal yang mutlak.
Dana desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Oleh karena itu, penggunaannya harus diawasi dan dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat.
"Keengganan Kepala Desa memberikan informasi detail merupakan indikasi kuat adanya dugaan penyimpangan," tegasnya .
Komentar0