Untuk pajak retribusi ini,dinas lingkungan hidup kabupaten purwakarta menargetkan sekitar 4.1 miliar dan capaian nya di angka 3.9 miliar rupiah. Dalam pelaksanaannya pajak retribusi ini berdasarkan perda nomor 4 tahun 2019.
Tidak tercapainya target pajak retribusi ini di mungkinkan karena di beberapa desa/kelurahan terdapat TPS3R, sehingga retribusi sampahnya di kelola oleh kelurahan atau desa dan TPS3R untuk biaya operasional.
Tapi benarkah desa/kelurahan yang ada TPS3R nya mengelola pajak retribusi tersebut?
Sampai berita ini diturunkan, awak media belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari lurah atau kepala desa.
Komentar0