Meskipun sudah lebih dari satu tahun Kabupaten Purwakarta dipimpin oleh pejabat bupati yang ditugaskan oleh Kementerian Dalam Negeri, harapan masyarakat terhadap perubahan dan perbaikan terlihat belum terwujud.
Publik sangat menantikan adanya rotasi dan mutasi sebagai simbol bahwa kepemimpinan di Purwakarta tidak hanya milik segelintir orang, melainkan untuk kepentingan masyarakat luas.
Situasi ini diperparah dengan sejumlah masalah yang masih mengemuka di Purwakarta.
Salah satunya adalah angka stunting yang mengalami sedikit kenaikan, yang menunjukkan bahwa masalah gizi buruk di kalangan anak-anak masih menjadi tantangan serius dan masih banyak hal lainnya.
Hal ini mencerminkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam mengelola dan merespons masalah-masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Kekhawatiran publik semakin meningkat ketika muncul kabar bahwa rencana rotasi dan mutasi pejabat tidak mendapatkan persetujuan dari pejabat gubernur.
Berita ini cukup mengejutkan, mengingat banyak warga menganggap bahwa perubahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilakukan demi memperbaiki kondisi Kabupaten Purwakarta.
Ketidakpastian ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam hal pengisian jabatan strategis yang seharusnya dapat berdampak positif bagi masyarakat.
Menanggapi situasi ini, Sutisna Sonjaya, ketua Pospera Purwakarta, memberikan komentar yang cukup tajam. Ia menilai bahwa pejabat bupati (pj bupati) seolah kurang mendengarkan suara masyarakat dan terjebak dalam tekanan dari kalangan tertentu.
"Ah pj na kurang wanieun meren, atawa ngadangu omongan para pejabat nu menta tong di lakukeun pedah rek pilkada, seolah olah," ucapnya, Selasa,(29/10/204).
Tapi terlepas dari itu semoga purwakarta mendapat pemimpin yang amanah,sayang terhadap masyarakat nya,dan membawa purwakarta ke arah perbaikan,pungkas nya.
"Saat ini kabupaten purwakarta sedang tidak baik baik saja,piutang terhadap pihak ke 3,pemborosan sewa gedung,anggaran BBM selangit,salah satu indikasi para pemangku kebijakan di kabupaten ini belum memikirkan rakyat nya,baru sebatas memikirkan diri sendiri,"pungkasnya.
Komentar0