SIDIKJARI- Sebelumnya,DPC Pospera Purwakarta dan LSM Barak Indonesia menyoroti praktek sewa gedung kantor Dinas Koperasi,UKM,Perdaganan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Purwakarta.
Keduanya menilai bahwa penyewaan gedung tersebut tidak hanya merupakan pemborosan anggaran, tetapi juga berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
Pasalnya, sewa gedung kantor DKUPP tahun 2023 hanya Rp.150 juta sedangkan di tahun 2024 menjadi Rp 450 juta.
"Ada perbedaan anggaran yg berbeda sangat jauh antara tahun 2023 di banding tahun 2024,"ungkap Sutisna Sonjaya, Ketua Pospera Purwakarta, Rabu,(23/10/2024) diruang kerjanya.
Ditempat terpisah, Plt Kepala DKUPP, Eka Sugriana mengungkapkan bahwa proses penyewaan gedung metrologi legal awalnya ditetapkan sebesar Rp 150 juta. Sebelumnya, gedung yang terletak di ujung tersebut direncanakan untuk disewa oleh seorang notaris.
Namun, rencana tersebut batal karena masalah kapasitas parkir yang sudah penuh akibat penggunaan oleh DKUPP.
"Pemilik gedung yang memiliki perumahan Armani ini kemudian meminta agar gedung tersebut disewa sakalian juga oleh DKUPP," jelas Eka, Jumat, 25 Oktober 2024.
Eka melanjutkan, setelah melakukan diskusi dengan Sekretaris Daerah (Sekda), disepakati untuk memperluas penyewaan tersebut.
"Akhirnya, kami mendapatkan izin dari pak Sekda untuk menyewa tambahan gedung," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa yang dalam sirup LKPP anggaran sewa yang awalnya hanya Rp 150 juta mengalami perubahan menjadi Rp 450 juta.
Eka menegaskan bahwa angka tersebut bukan merupakan kenaikan, melainkan penambahan gedung.
"Ini karena kami menambah gedung, dari yang awalnya hanya metrologi seharga Rp 150 juta, kini menjadi dua gedung dengan rincian DKUPP Rp 300 juta dan metrologi Rp 150 juta," jelasnya.
Menurut Eka, sewa gedung ini tergolong murah jika dibandingkan dengan biaya sewa gedung Inspektorat yang sebelumnya menghabiskan anggaran yang cukup besar.
"Gedung DKUPP memiliki tiga lantai, dan jika dibandingkan dengan gedung Inspektorat, itu anggarannya sangat fantastis. Gedung Inspektorat lebih kecil dan halaman parkirnya sempit," ucapnya.
Eka juga berharap untuk tahun depan gedung DKUPP segera di bangun, agar anggaran sewa ini bisa untuk kegiatan lainnya.
"Kami sudah mengajukan Kantor DKUPP segera di bangun dan di tahun 2025 akan terealisasi,"pungkasnya.
Komentar0