SIDIKJARI- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Purwakarta mengeluarkan pernyataan tegas terkait dugaan penyimpangan anggaran dalam program Ketahanan Pangan Keramba Jaring Apung (KJA) yang dilaksanakan di Desa Galumpit, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta.
DPC Pospera mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk Keramba Jaring Apung (KJA) tersebut, yang merupakan bagian dari program ketahanan pangan tahun 2022 senilai Rp 165 juta.
Ketua DPC Pospera Purwakarta,Sutisna Sonjaya, menyatakan, Kami merasa perlu untuk mengambil langkah ini karena kami percaya bahwa setiap anggaran yang digunakan untuk kepentingan publik harus dipertanggungjawabkan.
"Kami mendorong APH untuk turun tangan dan melakukan audit yang transparan dan objektif terhadap anggaran KJA ini,”ungkapnya, Selasa, (29/10/2024).
Tisna menambahkan bahwa masyarakat berhak mengetahui anggaran tersebut digunakan dan apakah benar-benar memberikan manfaat bagi mereka.
Selain itu, Tisna juga mengkritik proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait.
Ia menilai bahwa pengawasan yang ada masih sangat lemah, sehingga memudahkan terjadinya dugaan penyimpangan.
“Kami berharap dengan adanya langkah ini, semua pihak dapat lebih bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran negara, terutama yang berkaitan dengan program-program yang langsung berdampak pada masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Senin, (28/10/2024), saat dikonfimasi Kepala Desa Galumpit,Bayu Suryana mengakui bahwa anggaran sebesar Rp 165 juta itu dialokasikan untuk pakan dan benih ikan mas ya g disalurkan ke kelompok perikanan.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa keberadaan KJA di lokasi yang biasa dilaksanakan saat ini terpaksa dialihkan ke daerah Sukasari.
Peralihan lokasi KJA ini dipicu oleh surutnya sumber air yang menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Seiring dengan datangnya musim kemarau yang berkepanjangan, debit air di lokasi asal KJA menurun drastis, sehingga menyebabkan ketidakmungkinan untuk melaksanakan kegiatan dengan optimal.
"KJA-nya kami alihkan di zona 4 Sukasari dan itu sudah menjadi rutinitas. Jika tidak ada air, kita dorong ke sana, ke Sukasari," ungkapnya.
Komentar0