TPP Ke 13 Tak Kunjung Cair, DPC Pospera Pertanyakan Kinerja BKAD Setda Purwakarta

SIDIKJARI- DPC Pospera Purwakarta mengeluarkan pernyataan tegas mengenai keterlambatan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga saat ini belum juga direalisasikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Setda Purwakarta. 

Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) yang sangat mengandalkan sumber pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal ini menjadi sorotan utama DPC Pospera, yang menilai bahwa BKAD Setda Purwakarta tidak menunjukkan kinerja yang optimal dalam mengelola keuangan daerah. 

Menurut Ketua DPC Pospera Purwakarta,Sutisna Sonjaya,  penyaluran TPP seharusnya menjadi prioritas, mengingat perannya yang sangat vital dalam mendukung kehidupan para PNS.

DPC Pospera juga menyoroti perlunya transparansi dan accountability dalam pengelolaan anggaran daerah. 

Mereka meminta agar BKAD Setda Purwakarta memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan keterlambatan ini. 

"Kami mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan masalah ini agar para pegawai tidak semakin terbebani dengan keterlambatan yang berkepanjangan. Kami berharap ada langkah konkret dari BKAD untuk memperbaiki situasi ini."ungkapnya.

Dalam konteks ini, DPC Pospera menekankan pentingnya dialog konstruktif antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, agar masalah serupa tidak terulang di masa mendatang.

DPC Pospera akan terus memantau perkembangan situasi ini dan berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa jika tidak ada langkah nyata dari BKAD dalam waktu dekat. 

Mereka menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak para PNS demi tercapainya kesejahteraan yang lebih baik.

" pemerintah daerah lebih responsif terhadap keluhan masyarakat dan berupaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang ada," tegasnya.