Dugaan ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Desa Maracang,Kusnadi mengakui bahwa penjualan sembilan ekor sapi tersebut disebabkan oleh kesulitan dalam penyediaan pakan.
"Kami menghadapi masalah yang cukup serius terkait pakan. Karena desa kami sudah mendekati perkotaan jadi sulit. Kalau mengandalkan beli pakan ya repot,"kata Kusnadi, Kamis,(19/9/2024).
Ketua DPC Pospera Purwakarta,Sutisna Sonjaya menyatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti mengenai tindakan yang diduga melanggar hukum tersebut.
Menurut informasi yang dihimpun, sembilan ekor hewan yang seharusnya digunakan sebagai sumber ketahanan pangan masyarakat desa, diduga telah dijual oleh oknum kepala desa tanpa melibatkan atau memberitahukan warga terlebih dahulu.
"Tidak habis pikir dengan pola pikir kades,sapi dijual dengan alasan kesulitan pakan. Tapi sekarang mau beli lagi,katanya kesulitan pakan, kan Aneh,"katanya,Sabtu,(21/9/2024).
Menurut data Anggaran sebesar Rp 181 juta untuk ketahanan pangan hewani yang bersumber dari dana desa Tahun 2023 untuk peternakan sapi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dana desa merupakan sumber daya yang harus dikelola dengan baik dan transparan, demi kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, tindakan jual beli hewan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Kades Maracang dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius.
Ini karena dana desa seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
DPC Pospera akan laporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi yang melibatkan Kades Maracang.
"Kami berharap APH dan instansi terkait segera menindaklanjuti laporan ini agar kasus ini tidak berlarut-larut dan memberikan efek jera bagi para oknum yang berusaha memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadi,"tegasnya.
Komentar0