Menurut informasi data yang diterima, alokasi anggaran untuk ketahanan pangan tahun 2023 mencapai Rp 200 juta, yang digunakan untuk pembangunan Gedung Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kios desa.
Hal ini menimbulkan pertanyaan publik tentang sejauh mana anggaran tersebut benar-benar menunjang program ketahanan pangan di desa tersebut.
Sementara itu menurut data, bahwa untuk anggaran ketahanan pangan tahun 2022, seluruh dana yang dialokasikan digunakan untuk pembelian sapi.
Pada tahap pertama, anggaran sebesar Rp 56 juta dialokasikan untuk penggemukan sapi, dan pada tahap kedua, dana yang sama, yakni Rp 56 juta.
Kepala Desa Parakansalam,Ihwan Suhwan Anggadirja saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa pembangunan gedung BUMDES kios desa dibangun diatas tanah milik desa.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan kegiatan dilakukan oleh BUMDES, sementara aktivitas sehari-hari di sekitar kios akan dikelola oleh Tim PKK, karena kantor PKK dibangun berdekatan dengan kios desa.
"Untuk kios-kiosnya dikelola oleh BUMDES," ungkapnya pada Senin, 9 September 2024.
Lebih lanjut dikatakan untuk anggaran ketahanan pangan tahun 2022 seluruhnya dialokasi untuk pembangunan kandang dan pembelian sapi sebanyak 3 ekor, pejantan 2 ekor dan betina 1 ekor.
"Yang kita beli dari Kebumen sebanyak tiga ekor sapi,disimpan dikandang di RT 1,"ujarnya.
Sementara saat dicek ke lokasi ditemukan tiga ekor sapi di dalam kandang yang dijaga oleh seorang yang mengaku bertanggung jawab atas pemeliharaan hewan-hewan tersebut.
Dalam pernyataannya, individu ini mengklaim bahwa sapi-sapi yang diurusnya merupakan bagian dari UPPO dengan total jumlah awal delapan ekor. Namun, saat ini hanya tersisa tiga ekor sapi yang masih hidup.
"Yang saya tahu ini program UPPO kang, semuanya 8 ekor karena mati tinggal 3 ekor,selama tiga tahun ini tidak ada untung," ungkapnya saat ditanyai mengenai kondisi sapi-sapi tersebut.
Pernyataan ini menunjukkan adanya masalah yang lebih besar di balik pengelolaan program tersebut.
Menurut penuturannha, kematian sapi-sapi yang tersisa bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kesehatan hewan hingga manajemen pemeliharaan yang kurang optimal.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa di Kecamatan Pondoksalam tidak ada sisa barang lain yang terkait dengan program tersebut.
Ia menyebutkan bahwa hanya di Desa Parakansalam dan Kecamatan Pasawahan terdapat barang-barang yang terlibat dalam program UPPO.
"Yang jelas ini mah barang negara titipan, jangan sampai hilang, yang penting mungkin meyakinkan saja suatu saat nanti kalau di periksa sapi masih ada," katanya. (Irvan Ridho).
Komentar0