Organisasi ini menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai krusial, dan berencana untuk melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH).
Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran yang menjadi sorotan publik ini dianggap tidak transparan dan akuntabel menjadi latar belakang dari langkah DPC Pospera Purwakarta.
"Keputusan ini diambil setelah ramai di media sosial dengan polemik yang terjadi ditengah masyarakat di Desa Parakanlima,"ungkap Sutisna Sonjaya, Sabtu,(31/8/2024).
Tisna menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah hal yang sangat penting, dan memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi.
" Kami menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan penggunaan DD yang disampaikan oleh pihak desa,"katanya.
Lebih lanjut,Tisna menegaskan, pihaknya telah mengumpulkan cukup bukti untuk melaporkan permasalahan ini ke pihak berwenang, termasuk Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Purwakarta.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat ini. Kami akan melaporkan kepada pihak yang APH agar masalah ini dapat ditindaklanjuti. Ini adalah uang rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.”tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua DPC Pospera juga menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan pembangunan di Desa Parakanlima.
“Dana Desa seharusnya digunakan untuk program-program yang bersifat langsung menguntungkan masyarakat. Jika anggaran tersebut disalahgunakan, maka yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri,"ungkapnya.
Tisna menegaskan DPC Pospera komitmen untuk terus mengawal transparansi dalam pengelolaan dana desa.
"Kami berharap dengan adanya laporan ini, pengelolaan anggaran di Desa Parakanlima dapat diperbaiki dan masyarakat dapat merasakan manfaat yang sebenarnya dari dana yang telah dialokasikan untuk pembangunan desa,"tegasnya.
Komentar0