SIDIKJARI- LSM Barak indonesia mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Purwakarta, khususnya Bagian Perencanaan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda), diduga melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah di tengah kondisi diduga defisit anggaran.
Menurut informasi yang beredar menyebutkan bagian perencanaan keuangan Setda Purwakarta diduga melakukan kunjungan kerja ke luar provinsi.
Ketua Barak Indonesia,Mahesa Jenar mengatakan, keputusan untuk melanjutkan aktivitas kunker ini dinilai tidak elok, mengingat kondisi keuangan daerah yang saat ini sangat membutuhkan perhatian dan penanganan serius.
Dalam beberapa bulan terakhir, Purwakarta mengalami tekanan finansial yang cukup signifikan.
Seperti diketahui, defisit anggaran yang mencapai angka miliaran rupiah tidak hanya membatasi ruang gerak pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor pelayanan publik.
Selama ini, pemerintah daerah berupaya merasionalisasi anggaran dan mencari sumber-sumber pendapatan baru, namun langkah tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal.
"kunker yang dilakukan oleh pihak pemerintah seharusnya dipertimbangkan kembali,"ungkap Jenar, Kamis,(25/7/2024).
Menurutnya, di saat-saat kritis seperti ini, alokasi anggaran seharusnya difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas layanan publik.
"Melakukan kunker di luar daerah justru menunjukkan ketidakpekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi. Kita perlu introspeksi dan mencari solusi yang lebih tepat untuk mengatasi defisit ini," ungkap Jenar.
Mengingat kondisi Purwakarta yang memerlukan penanganan segera, banyak pihak mempertanyakan apakah pentingnya kunker tersebut sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
"Kami mendesak agar pemerintah lebih fokus pada penyelesaian masalah internal yang ada, bukan justru melakukan kegiatan yang menguras anggaran,"tegasnya.
Banyak dari masyarakat yang merasa bahwa penggunaan anggaran daerah harus lebih diutamakan untuk kepentingan publik, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, ketimbang untuk kegiatan yang dinilai tidak mendesak.
"Kami berharap pemerintah lebih mendengar aspirasi masyarakat dan tidak hanya melakukan kegiatan yang terkesan formalitas," ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Bagian perencanaan Keuangan Setda Purwakarta.
Komentar0