SIDIKJARI - Forum Masyarakat Peduli Pemilu Damai (FMPPD) menyatakan kesiapannya untuk melawan intervensi yang dilakukan oleh sekelompok massa terhadap pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta dalam penanganan berbagai kasus, khususnya terkait dugaan gratifikasi.
FMPPD menduga bahwa aksi kelompok lain ini merupakan upaya untuk mengotori demokrasi melalui penyebaran provokasi.
Sekretaris FMPPD, Asep Fapet Kurniawan menjelaskan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan adanya intervensi terhadap proses penanganan kasus-kasus di Kejaksaan Negeri Purwakarta.
"Kami menyayangkan adanya upaya dari sekelompok massa untuk mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Purwakarta. Hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan akan kami lawan dengan tegas," tegas Fapet.
Menurutnya, FMPPD telah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Purwakarta dalam menangani berbagai kasus, termasuk dugaan gratifikasi.
Pihaknya meyakini bahwa Kejaksaan telah bekerja secara profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya.
"Kami yakin bahwa Kejaksaan Negeri Purwakarta telah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kami menolak keras adanya intervensi dari pihak manapun yang bertujuan untuk mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan," tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa tindakan intervensi tersebut merupakan upaya untuk mengotori demokrasi melalui penyebaran provokasi.
Pihaknya meyakini bahwa kelompok lain yang melakukan intervensi tersebut memiliki kepentingan tertentu dan berusaha untuk menghalangi proses penegakan hukum yang sedang berlangsung."Kami menduga bahwa ada kepentingan tertentu yang berada di balik tindakan intervensi ini. Mereka berusaha untuk menghalangi proses hukum yang sedang berjalan, dengan harapan dapat mengotori demokrasi melalui penyebaran provokasi," ujarnya.
Komentar0