SIDIKJARI - Belanja tak terduga (BTT) merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Keadaan Darurat termasuk Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
Dalam mempertimbangkan kebutuhan tersebut, Pemerintah Daerah Purwakarta telah mengalokasikan anggaran BTT yang signifikan untuk tahun 2023.
Hal ini terkait dengan kasus penyalahgunaan anggaran BTT yang menimpa Kabupaten Purwakarta pada akhir tahun 2023 lalu.
Masih segar dalam ingatan kita kejari Purwakarta menetapkan tersangka dalam kasus BTT Covid 19 pada akhir tahun 2023 kemarin,anggaran BTT yang di salah gunakan itu adalah anggaran BTT tahun 2020.
Namun demikian, data menunjukkan bahwa anggaran BTT untuk tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pada tahun 2022, anggaran BTT hanya sekitar Rp 267 juta, namun pada tahun 2023, anggaran tersebut naik menjadi Rp 9,2 miliar rupiah. Hal ini menarik perhatian Ketua DPC Pospera Purwakarta.
"Dengan adanya kenaikan anggaran yang signifikan, kami sebagai masyarakat perlu mengetahui secara jelas untuk apa saja penggunaan anggaran tersebut," ujar Sutisna Sonjaya, Ketua DPC Pospera Purwakarta, Senin,(20/5/2023).
Untuk itu, pihaknya berencana akan mengirim surat kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Pj Bupati Purwakarta untuk menanyakan perihal kenaikan anggaran BTT tersebut.
"Selain mempertanyakan anggaran BTT kami juga akan mempertanyakan alokasi anggaran belanja hibah yang sama sama ada kenaikan sangat besar pada tahun 2023 di banding tahun 2022,"tambahnya.
Di beritakan sebelumnya belanja hibah pemda Purwakarta mengalami kenaikan,pada tahun 2022 sebesar 43.5 milyar dan pada tahun 2023 menjadi 74.06 milyar.
"Semuanya harus transparan karena sumber anggaran tersebut dari rakyat, jangan sampai ada penyalahgunaan dalam penggunaannya,"pungkas Tisna.
Komentar0