SIDIKJARI- Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs approach) untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia.
Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik dari segi ekonomi maupun non-ekonomi.
Hal ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang hanya mengukur kemiskinan dari sisi pengeluaran. Dengan demikian, penduduk yang dianggap miskin adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan bukan makanan.
Ketua Pospera Purwakarta, Sutisna Sonjaya, mengapresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Purwakarta yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut.
Ia mengakui bahwa hasil ini merupakan buah dari kerja keras Pemda Purwakarta, meskipun penurunan angka kemiskinan yang terjadi tidak begitu signifikan.
Menurutnya, hal ini patut diapresiasi karena menandakan adanya perbaikan dalam penanganan kemiskinan di Purwakarta.
Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk miskin di Purwakarta tercatat sebesar 8.46%, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 8.70%.
Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk Purwakarta saat ini, artinya sekitar 2000 orang masyarakat miskin telah berhasil diangkat dari garis kemiskinan.
"Angka ini menunjukkan adanya perbaikan dan kemajuan yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan di Purwakarta," katanya, Jumat,(24/5/2024)
Meskipun demikian, masih ada pertanyaan yang muncul, apakah semua penduduk yang terangkat dari garis kemiskinan tersebut sudah benar-benar terbebas dari kemiskinan?
Apakah mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak?
Ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa penurunan angka kemiskinan yang terjadi tidak hanya bersifat statistik semata.
"berapa persen angka kemiskinan yang extrem yang ada di Kabupaten Purwakarta,"pungkasnya
Komentar0