SIDIKJARI- Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan, (Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya), Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus serta Pendapatan lain-lain yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.
Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Di Kabupaten Purwakarta anggaran belanja pegawai pada tahun anggaran 2023 menjadi sorotan DPC Pospera.
"Angka nya luar biasa besar hampir mencapai Rp 1 Triliun. Anggaran sebesar itu berapa persen buat pembayaran gaji PNS dan berapa persen untuk pembayaran THL,honorer,atau sejenis nya,"ungkap Sutisna Sonjaya Ketua DPC Pospera Purwakarta.
Lebih lanjut dikatakan, penggunaan THL di berbagai dinas memang menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Banyak pertanyaan yang muncul, mulai dari efektivitas kerja hingga transparansi penggunaan anggaran yang digunakan untuk membayar THL.
"Kami penasaran dinas mana pemakai tenaga THL paling besar,jangan-jangan data nya ada tapi orang nya gak pernah kerja atau lebih parah malah gak ada,"ungkapnya.
"Mungkin dalam waktu dekat kita akan audiensi ke BKAD, biar lebih jelas dan terang benderang jadi masyarakat juga tau,"pungkasnya.
Komentar0