SIDIKJARI- DPC Pospera Purwakarta mengungkapkan kekhawatiran terhadap pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Dana Desa di Kabupaten Purwakarta.
Hal ini disampaikan setelah adanya satu item anggaran Dana Desa yang di peruntukan untuk BTT di Desa Sumbersari Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta yang fantastis sebesar Rp.221 juta.
Ketua DPC Pospera Purwakarta, Sutisna Sonjaya, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap penggunaan BTT Dana Desa di desa di Purwakarta.
"kami khawatir bahwa masyarakat tidak akan merasakan manfaat yang seharusnya mereka dapatkan dari program ini," ujarnya.
DPC Pospera juga mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dana BTT Dana Desa di Purwakarta.
Bahwa dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Namun, jika penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan merugikan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi negara,"ungkapnya, Kamis,(18/4/2024).
Menanggapi hal tersebut, Penasehat Apdesi Kecamatan Kiarapedes Anwar Sadat membantah bahwa tidak ada anggaran penanggulangan bencana mah tiap desa khususnya di Kecamatan Kiarapedes.
"Walau pernah ada arahan karena ada skala prioritas dari kemendes apalagi dengan angka yang begitu besar tidak mungkin dana desa nya juga kecil,"ungkapnya,Kamis (18/4/2024) melalui WhatsApp.
Ia juga menyarankan untuk mengecek ke DPMD, karena tidak logis kalau anggaran penanggulangan bencana sebesar itu sementara DD nya kecil.
"Tinggal cek saja ke DPMD pasti punya data tinggal dikonfirmasi untuk lebih jelas dan kebetulan saya lagi sama kades sumbersari,,"katanya.
Lebih lanjut dikatakan, menurut pernyataan pendamping desa terkait kodrek penanggulangan bencana masuk pada BLT bukan berkaitan bencana alam.
"Saya tlp pendamping desa terkait kodrek penanggulangan bencana masuk pada BLT bukan berkaitan bencana alam,dan bakal nyambung kalau anggaran sebesar itu,"katanya
Disinggung bahwa setiap desa menganggarkan BTT disetiap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).
Menurut Anwar Sadat, sifatnya itu proyeksi kesiap Siagaan bagi desa yg rawan bencana, dan cibeber tidak menganggarkan dan setelah dicek diforum perangkat desa sekecamatan kiarapedes tidak pernah ada yang menganggarkan.
"kayanya harus difahami dulu konsep dan Devon isi nomen kelatur anggaran tersebut biar tdk jadi salah asumsi,"ucapnya.
Komentar0