SIDIKJARI- DPC Pospera Purwakarta menyoroti masalah yang terjadi di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Hal ini menyusul keterlambatan pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) yang hingga saat ini belum juga cair.
Menurut DPC Pospera Purwakarta, keterlambatan pencairan TPP dan DBHP ini berdampak buruk pada kinerja pegawai. Oleh karena itu, DPC Pospera meminta kepada Penjabat (Pj) Bupati Purwakarta Benni Irwan untuk segera mengambil tindakan konkret guna mengatasi permasalahan ini.
Salah satu tindakan adalah melakukan perombakan pada pejabat di BKAD dan Bapenda yang dianggap bertanggung jawab atas keterlambatan pencairan TPP dan DBHP.
Menurut DPC Pospera, perombakan ini dapat menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja kedua badan tersebut.
"Kami meminta Pj. Bupati Purwakarta untuk segera memeriksa dan memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang dinilai tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pencairan TPP dan DBHP. Selain itu, kami juga meminta adanya perombakan di BKAD dan Bapenda sebagai bentuk tindakan nyata dalam mengatasi masalah ini," ujar Ketua DPC Pospera, Sutisna Sonjaya, Kamis,(28/12/2023).
Ia juga menekankan, Kepala BKAD dan Kepala Bapenda juga diminta untuk lebih transparan dan terbuka kepada masyarakat terkait proses pencairan TPP dan DBHP.
Menurutnya, BKAD merupakan lembaga yang bertugas dalam mengelola keuangan dan aset daerah.
Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan keuangan daerah, BKAD memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola serta menyalurkan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"BKAD telah menyalurkan anggaran sebesar 15M untuk 2 kegiatan,yang mana anggaran nya bersumber dari PAD tahun 2023,lalu kenapa BKAD tidak melakukan hal yang sama untuk kegiatan- kegiatan lain?,"ungkapnya.
Dengan dilakukannya perombakan pejabat di BKAD dan Bapenda serta adanya evaluasi sistem pengelolaan keuangan dan perpajakan, masalah TPP, pembayaran ke pihak ketiga dan DBHP yang selama ini menjadi permasalahan dapat segera diselesaikan secara efektif dan efisien.
"Pj Bupati Purwakarta diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat guna mengembalikan kepercayaan dan kepuasan para pegawai serta masyarakat Purwakarta,"pungkasnya.
Komentar0