Pemerintahan Presiden Joko Widodo menapaki ujian berat untuk mengatasi pandemi Covid-19 sepanjang 2020-2021. Rakyat mengetahui bagaimana Presiden Jokowi tanpa kenal lelah memimpin penanganan pandemi sehingga pada akhir 2021 telah menunjukkan hasil yang signifikan.
Kasus positif Covid-19 menurun tajam dan geliat perenomian sudah mulai terlihat. Presiden Jokowi berhasil merangkul semua pihak untuk bersama bahu-membahu menangani Covid-19. Indonesia mendapat pengakuan dunia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani pandemi Covid 19 dengan baik.
Gerakan Vaksin Gratis untuk Rakyat yang disokong penuh oleh Presiden Jokowi, PROJO bersama TNI , POLRI , Depkes dan segenap komponen bangsa lainnya mengeksekusinya melalui program nasional dalam Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi Covid 19 untuk 7 juta warga perkebunan dan desa- desa produktif.
PROJO meyakini dengan kerja-kerja pantang menyerah pemerintah bersama rakyat, target vaksinasi 70 persen di Indonesia dapat tercapai pada akhir 2021.
Penanganan pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan agenda-agenda kerakyatan yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi sejak Pemilu 2014.
PROJO melihat dan merasakan bagaimana rakyat mulai terpinggirkan. Penanganan pandemi Covid-19 justru dijadikan alat oleh sejumlah oknum dan pejabat di dalam pemerintahan untuk menyengsarakan rakyat.
Ide vaksin berbayar muncul di tengah angka vaksinasi yang masih rendah dan perekonomian rakyat yang anjlok karena pandemi. Kemudian harga tes PCR Covid-19 yang mencekik ditengarai diatur oleh mafia PCR secara terstruktur dan massif.
Kebijakan PCR mahal telah dianulir, tapi kerugian rakyat selama sekitar 1 tahun sudah terjadi. Agenda Rakyat telah dibajak dan dibonsai oleh segelintir elit politik ekonomi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Begitu pula Ide vaksin booster berbayar jelas harus kita tolak. Vaksin Covid 19 harus tetap menjadi " public goods " bukan komoditas. Kredibilitas program vaksinasi harus terjaga. Negara harus hadir untuk warganya tanpa terkecuali.
Kita jangan cepat terpukau dengan berbagai argumentasi " tidak menggunakan APBN" untuk mendukung berbagai kebijakan Pandemi yang jelas- jelas merupakan legalisasi bisnis pandemi. Hal ini jelas mengusik rasa kemanusiaan kita yang terdalam. Pemerintahan Jokowi harus memiliki sense kebangsaan dan kerakyatan sekaligus.
Pemilu mendatang yang akan digelar pada 2024 turut memicu sejumlah elite di pemerintahan untuk membangun simpati dan dukungan publik di masa pandemi. Kekuasaan, kebijakan, dan akses ekonomi dimanfaatkan untuk tujuan pribadi jangka pendek tersebut.
Kasus korupsi penyaluran bansos pandemi Covid-19 yang menyeret menteri dan sejumlah pejabat kementerian adalah contoh nyata. Meski demikian, bukan berarti penyelewengan lainnya yang memanfaatkan kesusahan rakyat di masa pandemi Covid-19 lantas berhenti.
Di sisi lain, rakyat membutuhkan lapangan kerja yang sebelumnya dirampas oleh pandemi. Pendidikan juga belum berjalan normal. Rakyat menunggu tindakan tegas dalam memberantas penyelewengan yang telah terjadi. Pemerintahan juga harus disterilkan dan dipurifikasikan dari anasir-anasir yang menyabot agenda rakyat.
Kita tidak anti industri dan usaha besar. Karena setiap negara memerlukan skala ekonomi dan industri yang kompetitif dalam persaingan global. Tapi semua itu harus dibangun dengan nuansa keadilan dan bukan milik kelompok tertentu saja.
Ormas PROJO meminta Presiden Jokowi terus mewujudkan agenda-agenda kerakyatannya yang menjadi benih dan janin bagi lahirnya pemimpin rakyat. Lahirnya pemimpin rakyat dan Agenda Rakyat adalah satu kesatuan jiwa dan raga. Pemimpin rakyat tanpa agenda rakyat hanya akan menjadi zombi dalam sejarah gerak kebangsaan kita. Pelaksanaan agenda-agenda rakyat menjadi titik temu dengan PROJO sehingga menjadi pendukung setia Presiden hingga saat ini.
Ormas PROJO menegaskan komitmen untuk tetap "Setia di Garis Rakyat" bersama Presiden Jokowi. PROJO siap membantu , mengkritisi dan mensukseskan program-program Presiden Jokowi di tengah dinamika tahun-tahun politik ke depan.
Pemimpin besar meninggalkan legacy, yang tidak hanya menjadi kenangan indah kelak, namun juga memberi manfaat seluas-luasnya untuk keutamaan rakyat.
Pemimpin Rakyat harus berjuang mewujudkan segenap Agenda Rakyat. PROJO bersama seluruh elemen gerakan rakyat bersatu padu bertekad ikut aktif memastikannya.
BUDI ARIE SETIADI
Ketua Umum DPP ORMAS PROJO
Komentar0