Pilkades serentak ditunda kurang lebih selama dua bulan yakni hingga 16 Oktober 2021 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta, Jaya Pranolo mengatakan, kendati Pilkades Purwakarta diundur selama dua bulan, namun tidak ada penambahan anggaran untuk perhelatan tersebut.
"Tidak ada penambahan anggaran untuk Pilkades terkait dengan pengunduran waktu," ujar Jaya, Sabtu (28/8/2021).
Adapun atas pengunduran waktu Pilkades tersebut telah ditetapkan jadwal yang baru untuk tahap pelaksanaan kegiatan Pilkades serentak yang di antaranya; persiapan kampanye yang akan dimulai pada 8-9 Oktober 2021, kemudian tahapan kampanye yang dijadwalkan selama tiga hari mulai 10 sampai dengan 12 Oktober 2021.
Kemudian, masa tenang juga tiga hari mulai tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2021, yang dilanjutkan pada tahap pencoblosan atau pemungutan suara pada 16 Oktober 2021. Perubahan tahapan selanjutnya berkaitan dengan pelantikan kepala desa terpilih akan dilaksanakan pada 18 Oktober 2021.
Perubahan ini sebagaimana yang tertuang dalam SK Bupati Purwakarta dengan nomor 140/Kep.429-DPMD/2021 tentang perubahan atas keputusan Bupati Purwakarta nomor 140/Kep.205-DPMD/2021 tentang penetapan desa dan waktu pemungutan suara Pilkades serentak di Kabupaten Purwakarta tahun 2021.
"Tepatnya, Pilkades serentak di Purwakarta akan kita laksanakan pada 16 Oktober 2021 mendatang, mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berlalu, kondisi bisa pulih dan pelaksanaan Pilkades bisa digelar sesuai jadwal," kata Jaya Pranolo.
Kemudian, atas penundaan tersebut pada Jumat 27 Agustus 2021, beberapa kepala desa masa bakti sudah selesai yang mana membuat jabatan tersebut harus diisi oleh penjabat kades sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengisi kekosongan.
"Untuk mengisi kekosongan kepala desa, hari Jumat saya melantik 92 Pj Kades dari total 170 desa yang akan mengikuti perhelatan pilkades secara virtual," ujar Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.
Menurutnya, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini tertuang dalam PP Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 57 yang menjelaskan bahwa terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pilkades, dan Kades yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati/Walikota mengangkat Pj Kades.
Kata Ambu Anne, mulanya tahapan Pilkades akan digelar tanggal 25 Agustus, namun ditunda sampai tanggal 16 Oktober 2021 mendatang. Atas dasar itulah beberapa desa yang masa bakti penjabat kadesnya sudah selesai, harus diisi oleh penjabat kades sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Untuk mengisi kekosongan kepala desa, hari Jumat kemarin saya melantik 92 Pj Kades dari total 170 desa yang akan mengikuti perhelatan pilkades secara virtual," demikian Ambu Anne. (ris)
Komentar0