Penerima kendaraan tersebut mengaku dirinya membayar lunas ke salah satu kordinator untuk mengkordinir pengadaan kendaraan tersebut. Kendaraan tersebut saat ini sudah difungsikan sebagaimana mestinya.
Namun sampai kurang lebih lima bulan surat bukti kepemilikan kendaraan tak kunjung di terima.
Sementara informasi yang berhasil dihimpun sebanyak 105 kendaraan sudah masuk data dalam pembuatan kelengkapan surat kendaraan roda tiga tesebut(Baktor sampah).
Menanggapi hal tersebut, Praktisi hukum, Rudy Harto SH,menilai, pengadaan Kendaraan roda tiga yang mengunakan anggaran DBHP tahun 2020 itu disinyalir bernuansa KKN tersistematis.
Korupsi yang sudah tersistematis yang artinya, pelanggaran tersebut sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang oleh sejumlah oknum.
Pasti kita berharap penegak hukum bisa mengusut tuntas pengadaan tersebut.
"jika ada yang melanggar hukum harus ditindak tegas dan harus memberi efek jera agar sang pelaku tidak mengulangi perbuatannya itu,"tegasnya,Jumat,(25/6/2021).
Menurutnya,setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
"jika orang tersebut mengemudikan kendaraan yang baru dia beli padahal belum memiliki STNK serta TNKB berarti telah melakukan dua tindak pidana lalu lintas sekaligus" ungkapnya,
Komentar0