Menurut Irin salah satu perwakilan meminta Kades beusi untuk terbuka dan transfaran terkait kebijakan dalam mengelola Dana Desa. Tuntutan warga masyarakat ini sangat beralasan karena hasil dari temuan beberapa warga menunjukan bahwa selama ini SPJ yang dibuat Kades Beusi diduga selalu menggunakan kwitansi fiktip.
"menggaris bawahi provit dari satu aitem itu ada provit 20 juta, sedangkan menurut hemat saya sesuai keterangan juklak dan juknisnya dari Dana Desa(DD) tersebut itu sudah ada hak pa kuwu sekian persen, masa harus ngambil lagi dari setiap aitem projek dan itu tidak etis menurut pendapat saya,"ungkapnya.
Hal senada di katakan, Naro,dirinya belum puas dengan apa yang di sampaikan pa kuwu, sebab semuanya itu seperti angan - angan dan di minta LPJ pun tidak memberikan dan menunjukan ke kami.
"dengan memperlihatkan LPJ itu adalah bukti real dan itu harus di publikasi sesuai dengan aturan UU no 14 tahun 2008, tapi kades tidak bisa menunjukannnya,"tukasnya noto.
Sementara kades Beusi,H.Uus mengatakan,bahwa uang 20 juta itu adalah provit dan terus kalau menurut sah atau tidaknya itu kebijakan.
"Terkait ada kelebihan anggaran atau provit memang ada, terus untuk menghitung provit provit yang lain nanti karena saat ini saya tidak bisa menjawab," jelas kades singkat. (Tim)
Komentar0